Netralitas Korpri Dalam Ujian

D

i era reformasi gema Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri) semakin sayup-sayup bahkan nyaris tak terdengar. Berbeda apabila kita ingat kembali di masa Orde Baru (Orba) kiprah Korpri membahana diseantero negeri dengan semboyan “Bhineka Karya Abdi Negara” menunjukkan bahwa pegawai negeri dengan beragam profesi namun semua prestasinya dipersembahkan sebagai pengabdian kepada Negara. Oleh karena itu jati diri Korpri selalu menjadi peringatan, menjadi nasehat, menjadi tema bahkan dalam doa resmi upacara selalu terselip kata: “sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat” . Hal itu menunjukkan tekad dalam dada bahwa sebagai pegawai negeri hadir di bumi pertiwi tidak hendak minta dilayani tetapi hendaknya menjadi pelayan bagi masyarakat dan bangsanya............selengkapnya

Teknik Penyusunan SKP

Teknik Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Dalam rangka merealisasikan reformasi birokrasi, dilakukan antara lain dengan penyempurnaan aparatur Negara. Penyempurnaan tersebut melalui penataan dan penyempurnaan lembaga, penataan dan penyempurnaan sumber daya manusia serta penataan tata laksana.

Permasalahan yang ditemui di lapangan berkenaan dengan sasaran kerja pegawai, adalah belum tersosialisasinya  Surat  Edaran Sekjen Kemenag Nomor SJ/B.II/4/ Kp.02.3/3670/ 2013, Tanggal 26 Juni 2013, tentang Pelaksanaan penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama bagi unsure pimpinan satuan organisasi maupun satuan kerja khususnya maupun bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Agama pada umumnya...........selengkapnya

Mempersiapkan Diklat Prajabatan K1/K2

MEMPERSIAPKAN  PENYELENGGARAAN

DIKLAT  PRAJABATAN  BAGI CPNS K1 DAN K2

Oleh: Drs. H. Sudjarwo,M.Si

Abstrak

D

alam rangka mempersiapkan sumber daya aparatur yang professional, netral dalam memberikan pelayanan, serta mempunyai komitmen yang tinggi dalam mewujudkan kesejahteraan, perlu dilaksanakan pembinaan sumber daya aparatur secara berkelanjutan. Pembinaan tersebut dilakukan melalui kediklatan disamping pembinaan SDM secara rutin yang dilakukan oleh atasan langsung masing-masing yang dikoordinasikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi dan dikendalikan secara nasional oleh Badan Kepegawaian Negara.

            Salah satu program nasional dalam pembinanaan sumber daya aparatur telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nom 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan pegawai Negeri Sipil. Sedang sebagai pedoman penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS berasal dari pengadaan Kriteria 1/ criteria 2 Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, Dan Golongan III Yang Diangkat Dari Tenaga Honorer Kategori 1 Dan/Atau Kategori 2

            Masih ditemui beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Balai Diklat Keagamaan Semarang dalam mempersiapkan penyelenggaraan Diklat Prajabatan tersebut. Permasalahan tersebut meliputi kelembagaan, sumber daya manusia dan ketatalaksanaan atau tata kelolola .................selengkap

Try Out DDTK Berbasis Satker

Dalam try out ditemui beberapa masalah, yaitu: Sosialisasi perubahan pelaksanaan penyelenggaraan program belum dilaksanakan secara  memadai kepada pihak-pihak yang terlibat, kepesertaan tidak jelas, proses bimbingan kerja tidak maksimal, nomenklatur jabatan fungsional umum pada pada dokumen SKP belum mengacu pada peta jabatan yang diterbitkan oleh Biro Kepegawaian Kementerian Agama, serta masih sering ditemui duplikasi tugas jabatan, pada beberapa jabatan fungsional umum tugas tambahan lebih besar volume dan tanggung jawabnya dari pada tugas jabatan utama ........selengkapnya

Bahan Ajar PPKPNS

Bahan Ajar ini memuat permenpan nomor 46 tahun 2011, perka BKN nomor 1Tahun 2013, bahan tayang perka BKN nomor 1 Tahun 2013, sample peta jabatan, contoh formulir serta contoh pengisiannya......selengkapnya

Hasil KBM Anjab dan ABK

Dalam rangka percepatan reformasi birokrasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul telah melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja dua kali. Pertama dilakukan pada tahun 2010 dan dalam rangka reorganisasi dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instnsi Vertikal Kementerian Agama. Namun Pimpinan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul merasa perlu memantapkan pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja di jajaran Kementerian Agama Kabupaten Bantul......selengkapnya